LAPORAN MENGIKUTI RAPAT PLENO I MPPK IDI PUSAT

Minggu : 7 April 2013

HOTEL GRAND CEMARA , JAKARTA PUSAT

Yang hadir :

1.     Perwakilan IDI Pusat

2.     Ketua NPPK Pusat

3.     Wakil Dewan PDSp

4.     Wakil Dewan PDSm

5.     Wakil Dewan PDPP

6.     Ketua MPPK Wilayah ( hadir 9 wakil )

ACARA :

1.     Pembukaan

2.     Pengarahan Ketua MPPK ; Dr Pranawa Sp.PD.KGH ; tentang penyampaian hasil hasil Muktamar IDI k3-28 Makasar – 2012

3.     Kebijakan Kementrian Kesehatan terkait Organisasi Profesi & Tumpang tindih kompetensi ( Prof DR Akmal Taher, SpU(K)

4.     Kesiapan Profesi menghadapi Penerapan UU SJSN dan BPJS è Road Map Organisasi Profesi (Dr Gatot Soetono, MPH)

5.     Pandangan MPPK tentang tumpang tindih kompetensi  (Dr Sukman  Putra,Sp.A(K)

6.     Diskusi dan Rehat kopi

7.     Kebijakan tentang Aturan-Aturan Praktik (Prof Dr Zubairi Djoerban, SpPD.KHOM)

8.     Tata laksana Organisasi – Aturan Aturan Organisasi ( Prof Dr Abdul Razak Thaha, Sp.GK)

9.     Kebijakan tentang Dokter Asing (Dr Agung P.Sutiyoso, Sp.B.,Sp.OT)

10.  Implementasi Audit Medik (Prof DR Dr Herkutanto, SH,Sp.F(K)

11.  Kebijakan tentang Kajian CAM & Pengobatan Tradisional (dr Masfar Salim,Sp.FK.MS)

12.  CPD (DR Dr Aida Suriadireja, Sp.KK(K)

13.  Diskusi

14.  Paparan Primkop IDI tentang Rencana memiliki Gedung IDI

15.  Pembahasan Rencana Kerja Dewan-Dewan PDSp/PDPP/PDSm dan MPPK Wilayah

16.  Pleno Hasil pembahasan Dewan-Dewan dan MPPK Wilayah

17.  Penutup

KESIMPULAN  (antara lain)

·       Ini rapat pleno pertama MPPK setelah muktamar IDI Makasar

·       Disadari , ternyata banyak sekali tugas tugas MPPK yang belum selesai dan diharapkan agar MPPK Wilayah dapat ikut membantu .

·       Hanya  hadir hanya 9 wakil MPPK IDI Wilayah.

·       Pembahasan materi (terlampir) yang disertai masukan masukan tambahan belum merupakan keputusan. Semua pembahasan akan dibawa pada muktamar mendatang untuk mendapat pengesahan dan barulah kemudian akan diberlakukan. Diharapkan agar pada Muktamar mendatang lebih banyak MPPK IDI Wilayah yang bisa hadir.

·       Yang rumit tentang program BPJS  tentang hak dan kewajiban dokter yang dilibatkan ; system pembayaran ; negosiasi sebaiknya oleh IDI dan bukan dokter perseorangan.

·       Kepemimpinan dan regulasi tenaga kesehatan ; pimpinan Puskesmas / KaDinas Kesehatan / Direktur RS haruslah seorang dokter.  Peraturan daerah ada yang bertentangan dengan peraturan pusat.

·       Kegamangan yang terus berlangsung agar dibuat aturannya :

o   Tukang gigi tak diperbolehkan membuat gigi palsu

o   Farmasis tak boleh membuat resep

o   Perawat tak boleh mengeluarkan resep

o   Kegiatan pemeriksaan kesehatan oleh laboratorium dll

·       Pengaturan internship è diupayakan pemberian STR dan SIP sementara utk internship dan mendapatkan imbalan dari RS tempatnya bekerja.

·       Tentang posisi obat tradisionil/herbal , kedudukannya disamakan dengan obat konvensional ; somasi kepada Komite Penyiaran Nasional dengan penyiaran pengobatan tradisional yang tak benar

·       PDSp2 /konsultan tetap terkait dengan PDSp induknya

·       Aturan agar diperjelas tentang pembentukan PDSm ; multidisiplin paling sedikit ada 3 bidang percabangan ilmu kedokteran yang sudah dikenal dan tak ada keberatan dari PDSp / PDPP yang telah ada di IDI

·       Sudah terdaftar nama nama  perhimpunan misalnya : IDSAI menjadi PERDATIN : Perhimpunan Dokter Spesialis Anesthesiologi dan Terapi Intensif Indonesia. PERAPI dan selanjutnya aka nada perubahan nama gelar

·       Masih belum jelasnya batasan sampai dimana dan oleh siapa pelayanan primer, sekunder dan tersier

·       Dokter pelayanan primer sebagai tulang punggung system pelayanan kesehatan nasional

·       Banyak masalah yang masih dalam tatanan : brain storming dan belum dapat diputuskan dan hanya dicatat dalam notulen utk bahan rapat muktamar selanjutnya.

·       Panitia salah menyebut acara akan berakhir sehidngga anggota MPPK Wilayah banyak yang sudah pergi duluan karena tiketnya sudah fixed.

·       MPPK Wilayah adalah alat IDI Wilayah tak termasuk dalam pleno MPPK namun tetap mendapat undangan dan ikut aktif saat rapat kerja dan rapat pleno MPPK.

7.     Lengkapnya dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

Jakarta 7 April 2013

Ketua MPPK IDI Wilayah Bali

Prof Dr Made Kornia Karkata,SpOG(K)